Sekrip Kita - Kepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadispenau) Marsma Wieko Syofyan mengatakan, sampai kini masalah di Perairan Natuna masih tetap dilakukan dengan cara serius dan TNI senantiasa menghadapi beberapa hal yang bisa terjadi.
“Sebelumnya momen (di Natuna) itu sudah yaitu perhatian sendiri, terlebih pemerintah kita bila di Natuna itu untuk diberi perhatian serius. Kita jangan sampai terpancing, (permasalahan) ini harusnya dihadapi sebijak-bijaknya, ” kata Wieko di MNC Plaza, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (19/7/2016).
“Sebelumnya momen (di Natuna) itu sudah yaitu perhatian sendiri, terlebih pemerintah kita bila di Natuna itu untuk diberi perhatian serius. Kita jangan sampai terpancing, (permasalahan) ini harusnya dihadapi sebijak-bijaknya, ” kata Wieko di MNC Plaza, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (19/7/2016).
Wieko menjelaskan, pihaknya selalu siap siaga dalam hal ini, dengan sebagian persiapan. “Di mana juga apabila negara berjalan gesekan satu tindakan semakin lebih
itu. Apabila untuk asal menembak tidak mungkin. Jangankan China, Amerika saja mikir-mikir apabila ingin tembak pesawat kita, ” tuturnya.
Baca Juga : Integritas!! Dukung Ahok, Maruarar : Lebih Baik Dipecat PDI-P, Daripada Hilang Kepercayaan Rakyat
“Kita akan ikut kebijakan pemerintah, bila TNI ke Natuna sama seperti titik konsentrasi perbatasan membangun satu pendukung. Karena kita juga ada, tetapi dikoordinir oleh Mabes TNI, ” tandasnya.
Sebelumnya, putusan Mahkamah Arbitrase Internasional yang memenangkan Filipina atas sengketa Laut China Selatan diakui membuat Indonesia lebih meyakini diri dalam menegakkan hukum pada kapal-kapal Cina yang masuk perairan Natuna atau Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.
Baca Juga : Sudut Pandang Baru Tentang Memaknai Kemerdekaan
Namun Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengaku Indonesia bukanlah negara yg bersengketa dan sebagai nonclaimant state dalam sengketa perairan Laut China Selatan.
“Sebab nine dash line yang diklaim China, berdasar pada putusan arbitrase internasional itu, bertentangan dengan hukum laut internasional atau UNCLOS, ” tutur Fadli dalam informasi tertulisnya yang di terima Sindonews, Jumat 15 Juli 2016.
